Tandatangan Camat Sidomulyo Dibandrol Rp1,2 Juta Untuk Surat Pengantar IMB

Lampung Selatan, RuangNews.id – Masyarakat Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dibuat resah dengan adanya biaya yang tidak jelas dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ).(Rabu 20 Desember 2023)

Hal inilah yang menyebabkan masyarakat khususnya di Kecamatan Sidomulyo menjadi enggan dan jera dalam mengurus Izin Membuat Bangunan (IMB) tersebut.

Salah seorang warga masyarakat Kecamatan Sidomulyo berinisial ( Sgt ) mengatakan bahwa dirinya baru saja mengurus surat pengantar untuk membuat IMB yang harus ditandatangani oleh Camat Sidomulyo.

Namun sungguh miris, baru saja mengurus surat pengantar, Dirinya sudah harus merogoh kocek yang cukup besar berkisar Rp1,2 juta untuk tandatangan Camat dan ditambah Rp200 ribu pegawai yang membantu mengurus surat pengantar Izin Membuat Bangunan (IMB) tersebut.

“Jadi total Rp. 1.4 jt baru sampai pengurusan surat pengantar dari kecamatan yang menjadi persyaratan untuk mengurus IMB,” terang SG.

SG juga menuturkan bahwa dirinya sudah menanyakan biaya tersebut digunakan untuk apa saja dan berdasarkan keterangan staff kecamatan Sidomulyo, untuk tandatangan Camat Rp1,2 juta dan untuk staff kecamatan Rp.200 ribu

“Saat itu saya sudah menanyakan biaya itu untuk dipakai apa saja, tetapi menurut staff di Kecamatan, untuk tandatangani Pak Camat Rp. 1.2 juta dan staaf Rp200 ribu,”ungkapnya.

Selain harus merogoh kocek yang lumayan besar, SG juga mengeluhkan sulitnya mengurus IMB sebab prosesnya menyita waktu cukup panjang.

” Ya Mas…kita kalau mau mengurus IMB perlu waktu dan biaya yang tidak kecil,”ucapnya.

Tambah SG, Dirinya dan masyarakat di kecamatan Sidomulyo sangat berharap agar dalam proses pengurusan Izin Membuat Bangunan (IMB) kedepannya agar lebih dipermudah dan yang tak kalah pentingnya adalah transparansi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

“Harapan saya sebagai masyarakat untuk pengurusan IMB ini ke depan agar lebih baik lagi, juga yang sangat penting berkenaan biaya baik itu dari desa, Kecamatan sampai ke Instansi Perizinan sebaiknya transparan, agar masyarakat lebih mudah dalam hal pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan IMB,”imbuhnya.(Ray)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.