Hakordia 2023: Momentum Kejari Lamsel Tuntaskan Dugaan Kasus Korupsi di  Sat Pol PP Lamsel 

Lampung Selatan, RuangNews.id – Momentum Hari Anti Korupsi Dunia 2023, Sekretaris DPD LPKSM-GML Kabupaten Lampung Selatan mendesak Kejari Lampung Selatan untuk segera mengungkap dan menuntaskan kasus korupsi yang ada di Kabupaten yang berjuluk Bumi Khagom Mufakat.

Salah satu kasus dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik adalah pemotongan insentif Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Lampung Selatan yang diduga mencapai miliaran rupiah dan disinyalir melibatkan pejabat dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kejari Lampung Selatan yang merupakan salah satu panglima perang dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, namun lembaga Adyaksa ini masih terkesan lamban dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan oknum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.

Sekretaris DPD LPKSM-GML Kabupaten Lampung Selatan Heri Purwanto mengingatkan Kejari Lampung Selatan untuk menjalankan komitmen  penegakan hukum yang profesional dan tetap mengacu pada norma-norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran, sehingga tujuan utama penegakan hukum untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat dirasakan masyarakat.

“Momentum Hakordia ini, mari kita jadikan sebagai amunisi untuk memerangi korupsi, khususnya di Lamsel, saya dukung Kejari untuk kerja profesional dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, apa yang jadi harapan rakyat tentunya harus dipenuhi dong.. oleh para penegak hukum, kan.. digaji pake uang rakyat”ungkapnya saat dikonfirmasi awak media (Senin 07 Desember 2023).

Heri Purwanto yang juga merupakan aktifis buruh tersebut juga meminta kepada seluruh instansi pemerintah yang memperingati Hari Anti Korupsi Dunia jangan hanya sekedar seremonial belaka, namun harus dijadikan sebagai momentum bagi para pejabat maupun ASN untuk bertekad memperkuat integritas dalam menjalankan amanah jabatan dengan tidak melakukan korupsi.

“Hakordia jangan jadi ajang seremonial aja, tapi harus punya tekad dan integritas yang kuat untuk menjalankan amanah jabatan, sehingga upaya untuk mencegah dan memerangi korupsi dapat terlaksana,” tegasnya.

Selanjutnya Heri juga mendesak pihak Kejari Lampung Selatan untuk segera menuntaskan kasus dugaan pemotongan insentif Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang melibatkan oknum pejabat dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan, Ia juga berharap Kejari Lamsel bekerja profesional dan independen tanpa ada intervensi dari pihak manapun

Selain itu, Heri juga meminta Kejari Lamsel untuk mengungkap kemana saja dan siapa saja yang menerima aliran dana yang diduga hasil korupsi tersebut.

“Sebaiknya kasus dugaan pemotongan insentif Sat Pol PP segera dituntaskan, agar proses penegakan hukum berjalan dengan baik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin tinggi,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima redaksi RuangNews sudah ada oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang diberhentikan, meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini tentunya memicu pertanyaan besar bagi publik, sebab apa yang menjadi dasar hukum pemberhentian oknum Sat Pol PP tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pemberhentian oknum Sat Pol PP tersebut apakah sudah sesuai prosedur, awak media mencoba mengkonfirmasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Lampung Selatan.

Kepada awak media Maturidi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Lampung Selatan mengatakan, bahwa pemberhentian anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) sudah sesuai prosedur dan yang menjadi dasar pemberhentian anggota Satpol PP tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian THLS Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

” ya sdh, sbgmn yg diatur dlm Perbup. No. 11 Tahun 2011 Ttg Pokok-pokok Kepegawaian THLS Pemda LS,” jawab Maturidi singkat via pesan WhatsApp.

Namun lebih lanjut ketika ditanya apakah oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang diberhentikan tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, Maturidi tak menjawab alias bungkam.

Bungkamnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Lampung Selatan ini, menunjukkan adanya  hal yang sengaja ditutup-tutupi sehingga terindikasi tidak profesional dalam proses pemberhentian anggotanya  tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.