Tak Hadiri RDP: Dinas Perkim Diduga Lakukan Pembangkangan, Ini Kata Sekdis GMBI Lamsel

Lampung Selatan, RuangNews.id – Tidak hadirnya Dinas Perkim Kabupaten Lampung Selatan dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Selatan, menyisakan pertanyaan besar dan menjadi sorotan publik.(Selasa 05 Desember 2023)

Suherman sekretaris LSM GMBI Kabupaten Lampung Selatan mengatakan, rasa hormat kita terhadap DPRD adalah atas nama kepentingan negara yaitu Indonesia untuk bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta lebih jauhnya untuk mensejahterakan masyarakat.

Oleh sebab itu kita harus memberikan support kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan segala bentuk kontrol yang dilakukannya, untuk menjadi tindakan Preventiv bagi Dinas-dinas sebagai Pengelola Anggaran Negara.

Menurut Suherman, dengan adanya pemberitaan yang beredar berkaitan dengan Kadis Perkim, atas ketidak hadirannya dalam undangan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dari DPRD Komisi III Lampung Selatan yang bertujuan membahas capaian PP penggunaan anggaran, menjadi tanda tanya dikalangan aktivis dan penggiat swadaya bahkan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

“Ketidak hadirannya menjadi tanda tanya para aktivis dan para penggiat swadaya lebih jauhnya masyarakat Lampung selatan,”ujarnya.

Ketidakhadiran Dinas Perkim dalam RDP dengan Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Selatan mendapat perhatian serius dari LSM GMBI Distrik Lampung Selatan, sebab apa yang dilakukan Dinas Perkim bila dibiarkan bisa menjadi preseden buruk atau menjadi contoh buruk bagi dinas lain kedepannya.

Sekdis GMBI Lampung Selatan tersebut juga mempertanyakan apa motifnya,  sehingga ada dugaan pembangkangan terhadap wakil rakyat di DPRD Kabupaten Lampung Selatan..?

Masih menurut Suherman, Ketidakhadiran dinas Perkim melalui Kadisnya akan menumbuhkan dugaan tidak beresnya pengelolaan uang rakyat di dinas perkim.

Oleh sebab itu salah satu pentolan LSM GMBI tersebut juga meminta Polres Lampung Selatan untuk menyelidiki dan mengawasi penggunaan anggaran Negara khusus di Dinas Perkim.

Sebab sampai saat ini kita tidak tahu apa alasan sehingga Undangan yang terhormat itu tidak diindahkan Oleh satu-satunya Dinas di Kabupaten Lampung Selatan.

“Sebagai orang yang menerima gaji dari uang Rakyat melalui Pajak-pajak Rakyat, kami meminta jangan semau-maunya dalam mengelola Anggaran,”tegasnya.

Tambah Suherman, Dirinya juga berharap para penegak hukum agar melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah dan melakukan tindakan tegas juga ditemukan adanya pelanggaran hukum.

“Kami juga berharap kepada bapak Kapolres Lampung Selatan, untuk terus memantau semua kegiatan Pemerintah dan dapat menindaklanjuti apabila ada dugaan tindak Pidana KKN di sana,”tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.