Jaksa Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Pertambangan Ore Nikel PT Antam

Jakarta, RuangNews.id Tim Penyidik ​​Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kembali mengajukan dua orang dugaan dugaan korupsi pertambangan bijih nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Dalam keteranganya, Rabu (9/8/2023), Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyatakan kedua tersangka yakni RJ selaku Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan HJ selaku Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM langsung dilakukan tersingkir.

Sumedana menjelaskan, pada 14 Desember 2021, tersangka RJ berperan memimpin rapat terbatas guna membahas dan memutuskan untuk melakukan penyederhanaan aspek penilaian RKAB perusahaan pertambangan, hal itu sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018.

Akibat penjualan atau penyederhanaan aspek penilaian tersebut, maka PT Kabaena Kromit Pratama yang sudah tidak memiliki deposit nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya, mendapatkan kuota pertambangan Bijih Nikel (RKAB) tahun 2022 sebanyak 1,5 juta metrik ton.

Demikian juga beberapa perusahaan lain yang berada di sekitar Blok Mandiodo.

Pada kenyataannya, RKAB tersebut digunakan atau dijual oleh PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lainnya kepada PT Lawu Agung Mining untuk melegalkan penambangan Bijih Nikel di lahan milik PT Antam, Tbk seluas 157 hektar yang tidak memiliki RKAB.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap lahan milik PT Antam, Tbk yang dikelola oleh PT Lawu Agung Mining berdasarkan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Antam, Tbk dan Perusahaan Daerah Sulawesi Tenggara/Konawe Utara.

Sedangkan, peran tersangka HJ bersama tersangka SW dan tersangka YB telah memproses permohonan RKAB PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lain di sekitar Blok Mandiodo tanpa mengacu pada aspek penilaian yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018, melainkan merujuk pada pesanan lamaran RJ berdasarkan hasil rapat terbatas tanggal 14 Desember yang disebutkan di atas.

Dengan menetapkan dua orang tersangka, maka Tim Penyidik ​​Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 10 orang tersangka yang berasal dari PT Antam, Tbk, PT Lawu Agung Mining, PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa pejabat dari Kementerian ESDM.

“Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus dalam tahap pengembangan,” ujar Sumedana.

Selanjutnya untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka RJ dan tersangka HJ dilakukan tersingkir di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 9 Agustus 2023.

Foto: dok. Puspenkum/infopublik.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.