Cegah Korupsi DD, Kadis DPMD Lamsel Imbau Desa Tertib Administrasi dan Penguatan Peran Camat Sebagai Pengawas

Lampung Selatan, RuangNews.id – Penindakan kasus Korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan data ICW menempati urutan pertama yakni sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 yang berpotensi merugikan negara Rp233 miliar.

Adapun penyebab terjadinya korupsi dana desa adalah akibat minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah juga masyarakat serta adanya dugaan intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dari tahun 2012-2021 kasus Korupsi Dana Desa di Indonesia mencapai 601 kasus yang menyeret 686 perangkat desa dan Kepala Desa.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait tingginya angka korupsi dana desa dan langkah serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pencegahan sehingga perangkat desa dan kepala desa tidak masuk dalam jurang korupsi, awak media RuangNews.id mencoba mengkonfirmasi Erdiansyah SH.MM Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu 11 Januri 2023.

Kepada awak media kepala DPMD Kabupaten Lampung Selatan Erdiansyah SH.MM menjelaskan bahwa korupsi Dana Desa diakibatkan oleh mal administrasi dan kurangnya transparansi serta pengawasan, dirinya juga menjelaskan langkah dan upaya pihak DPMD guna mencegah korupsi dana desa.

Menurutnya Pemerintah Desa perlu melakukan tertib administrasi mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan dana desa.

“Kami dari DPMD selalu mengingatkan pemerintah desa agar tertib administrasi, mulai dari penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan,” kata Erdi.

Mantan ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Selatan itu juga mengingatkan, akan pentingnya peran camat sebagai pengawas dalam memberikan rekomendasi Dana Desa (DD) ketika melakukan penarikan dana serta perlunya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan.

” Perlunya penguatan peran camat sebagai pengawas dalam memberikan rekomendasi,”Imbuh Erdi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Yayasan LBH Kalianda Heri Purwanto mengatakan, salah satu penyebab terjadinya korupsi Dana Desa adalah akibat tidak adanya transparansi terkait penggunaan dana desa oleh pemerintah desa.

” Tidak adanya transparansi salah satu penyebab terjadinya korupsi Dana Desa,” ujar Heri.

Heri juga mengingatkan semua pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat agar melakukan pengawasan semaksimal mungkin terkait penggunaan dana desa sehingga benar-benar dilaksanakan sesuai regulasi.(HS)

foto/dokumen DPMD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.