Fenomena Non Job Menjadi Momok Dikalangan Aparatur Sipil Negara

RuangNews.id – Non job menjadi momok dikalangan aparatur sipil negara khususnya di daerah, Bupati selaku pejabat pembinaan kepegawaian terkadang melakukan rolling kepada sejumlah pejabat daerah tanpa dasar yang jelas. Dengan dalih untuk melakukan penyegaran namun hal ini bisa mengarah ke tindakan sewenang-wenang jika yang di Non job adalah aparatur sipil yang memiliki kinerja baik dan ini akan menjadi masalah jika keputusan Non job tidak sesuai prosedur yang sah.

Dalam hukum kepegawaian tidak ada istilah Non job yang ada adalah aturan tentang pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) dari jabatan struktural sebagaimana diatur dalam PP Nomor 100 Tahun 2000 Jon PP Nomor 13 Tahun 2002, Ketentuan ini mengatur secara rigid tentang tahapan panjang dalam memberhentikan seorang PNS dari jabatan struktural alias Non Job.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat di Non job kan dengan syarat apabila PNS tersebut mengundurkan diri dari jabatannya, mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dari PNS, diangkat dalam jabatan struktural lainnya, cuti diluar tanggungan negara, tugas belajar lebih dari enam bulan, adanya perampingan struktur/organisasi satuan kerja, dan tidak sehat jasmani dan rohani.

Hukum kepegawaian secara tegas melarang mutasi jabatan dengan serta merta mencopot jabatan struktural seseorang.Hukum kepegawaian hanya memperbolehkan mutasi jabatan dalam lingkup perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama, perpindahan jabatan ke eselon yang lebih tinggi dan perpindahan jabatan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dengan status jabatan yang sama.

Non job bisa disamakan dengan pemberian sanksi disiplin berat, yang sejak awal sudah diberikan sanksi kedisiplinan PNS, sebagaimana Ketentuan Hukum Disiplin Pegawai sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat 4 PP No. 53 Tahun 2010.

Pemberian sanksi berat atau Non job apabila seorang PNS melakukan kesalahan dan pelanggaran berat, Contohnya terbukti tidak setia kepada Pancasila dan UUD 1945, membocorkan rahasia jabatan, terbukti tidak memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai 45 hari kerja, tidak mencapai sasaran kerja kurang dari 25 % sampai akhir tahun dan lain sebagainya.

Pencopotan jabatan tidak dalam rangka pemberian sanksi kedisplinan, maka sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini masuk dalam kategori Keputusan Sewenang-Wenang dan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah. Keputusan Non Job tanpa dasar pun dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural, substansial dan dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan bahkan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam UU UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU 9 Tahun 2004 Jo. UU 5 Tahun 1896 tentang PTUN, apabila seseorang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan TUN agar keputusan itu itu dinyatakan batal atau tidak sah yang dapat disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. UU memberikan kesempatan selama 3 bulan kepada pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur ini.

Selain upaya PTUN, Pejabat yang telah dirugikan haknya, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah secara tertulis dan bilamana tidak ditanggapi dapat meneruskannya keberatannya kepada Komisi Aparatur Sipin Negara (KASN).

oleh Husni Piliang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.