Pemerintah Desa Tanjung Ratu Gelar Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2023

Lampung Selatan, RuangNews id – Pemerintah Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menggelar agenda tahunan musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2023 yang dilaksanakan dibalai setempat,Senin 07/112022.

Turut hadir dalam acara tersebut, Camat Katibung, Kepala Desa Tanjung Ratu, KUPTD Kesehatan, KUPTD Peternakan, KUPTD PUPR, BPD, LPM, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, PD, PLD, TPKK dan seluruh perangkat Desa Tanjung Ratu.

Kepala Desa Tanjung Ratu Riswan dalam sambutannya mengatakan bahwa musyawarah desa ini bertujuan menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa baik bidang pembangunan, pembinaan maupun pemberdayaan, Riswan juga menjelaskan bahwa dirinya akan melanjutkan program yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

” Tujuan musyawarah ini untuk menentukan arah pembangunan dan apa saja yang akan menjadi skala prioritas, saya juga akan lanjutkan pembangunan yang sempat tertunda,” kata Riswan.

Riswan juga menjelaskan bahwa musyawarah rencana  pembangunan desa tahu 2023 ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Dia juga menyinggung terkait stunting, yang penanganannya perlu dukungan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebab kondisi anggaran Dana Desa tidak mampu untuk menanggulangi penanganan stunting.

” Untuk penanganan stunting kami pihak desa butuh dukungan dari pihak pemerintah Kabupaten Lampung Selatan seperti bantuan sumur bor atau sanitasi air bersih,” ungkap Riswan.

Camat Katibung Firdaus Adam S.STP.MM membuka secara resmi MusrenbangDes Desa Tanjung Ratu Tahun 2023, dalam sambutannya  Firdaus menyoroti terkait skala prioritas penggunaan dana desa 2023, menurutnya prioritas pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan harus benar-benar tepat sasaran sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Rencana pembangunan fisik maupun pemberdayaan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, skala prioritas harus jelas dan terarah,” terang Firdaus.

Sementara itu Farizal Rozi Pendamping Desa (PD) menjelaskan terkait kriteria penerima BLT DD tahun 2023, Penerimanya adalah keluarga berstatus miskin ekstrim yakni berpenghasilan Rp11.633 per hari dan tak ada batasan penggunaan dana desa yang boleh digunakan untuk program BLT DD yang masuk dalam kategori miskin ekstrim, pada tahun 2023 ini untuk anggaran BLT DD maksimal 25% dan minimal 3% dari pagu anggaran Dana Desa.

“Penerima BLT DD harus masuk kategori keluarga miskin ekstrim dan Desa harus menganggarkan maksimal 25% dan minimal 3% dari pagu DD,” Pungkas Rozi.

Rozi juga mengajak pihak desa agar mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang selama ini vakum sebab dengan adanya BumDes bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.(HS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.