PT SMI Akan Libatkan KPK Terkait Tender di Lampung Selatan

Lampung Selatan, RuangNews.id (Lipsus Bagian 3) — Dengan adanya dugaan kantor fiktif PT Mulia Putra Pertama pemenang tender proyek Peningkatan Jalan Koridor sp. Serdang – Jatibaru – Talang jawa – Batas Lampung Timur, di Kabupaten Lampung Selatan senilai 43 Miliar lebih, perlu kiranya ditelisik sampai tuntas.

Kali ini, tim jurnalis RuangNews.id mengkonfirmasi Erdian Dharmaputra selaku Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dimana terkait anggaran yang digunakan proyek Pemkab Lampung Selatan, yang dimenangkan oleh PT Mulia Putra Pertama diduga berkantor fiktif, yang bersumber dari pinjaman PT SMI.

Erdian menerangkan bahwa, pengawasan dan pendampingan telah dilakukan, dan fokus pada penyerapan dana PEN sesuai dengan kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian. Monitoring progres kegiatan akan dilakukan oleh konsultan independen.

Ia menambahkan, terkait pelaksanaan tender, PT SMI menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemda.

“Informasi ini akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan PT SMI dan akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Kementerian Keuangan) dan Aparat Penegak Hukum (APH) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Kejaksaan RI,” Pungkas Erdian dalam menjawab pertanyaan tim Investigasi RuangNews, Kamis (15/19/22).

PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, menjalankan mitigasi dan pengawasan terhadap daerah yang mengikuti program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.

Sebelumnya di beritakan terkait PT Mulia Putra Pertama Pemenang Tender APBD Lampung Selatan, senilai 43 Miliar yang anggarannya bersumber dari pinjaman kepada PT SMI di duga berkantor fiktif, selain itu perusahaan tersebut walaupun diduga berkantor fiktif, kerap kali memenangkan tender tender bersekala besar dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat.

Terkait hal tersebut, Ricardo SH, MH Aktifis Yayasan LBH Kalianda yang juga lulusan terbaik Unversitas Janabadra Yogyakarta mengatakan harus di usut tuntas.

“Masa proyek segede itu perusahan yang menang berkantor fiktif dan pasti ini ada apa-apanya, mana uangnya dapet pinjam dari PT SMI, saya pikir ini harus di usut sampai tuntas,” Imbuh Ricardo pada RuangNews, Senin (19/09/22).

Masih menurut Ricardo, dirinya menduga ada yang tidak beres dengan proses pemenangan lelang, proyek dengan mencapai 43 miliar lebih dan anggarannya hasil dari pinjaman PT SMI, sedangkan perusahaan pemenang lelang berkantor fiktif, dan ini sulit dimengerti.

“Anggarannya hasil ngutang yang bayar pasti rakyat Lampung Selatan, jikalau ada sesuatu atau tidak beres dengan pekerjaan bagaimana? sedangkan kantornya saja fiktif. Ini anggarannya ngutang bukan hasil warisan, saya harapkan APH segera turun tangan pasti ada pelanggaran yang memenuhi unsur pidana dalam proses lelang,” Pungkasnya.

Ricardo menambahkan, Secara prosedural pemenang tender suatu proyek harus jelas berkantornya. Patut adanya dugaan kantor fiktif PT Mulia Putra Pertama berdasarkan penelusuran tim jurnalis RuangNews.id.

“Kami dari LBH Kalianda menyatakan Patut diduga ada tidak beres dalam hal sistim tender yang dilakukan pihak terkait,” Tutupnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.